Menakar Ulang Pancasila dari Ideologi Komunal Menjadi Ideologi Politik *)

oleh: Munawar Ahmad **)

Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia yang diciptakan oleh para founding fathers Indoneia menjelang kemerdekaan Indonesia. Perbincangan tersebut terjadi dalam BPUPKI, beberapa tokoh berbicara menyumbangkan pemikirannya ketika menyusun landasan ideologis bangsa ini, tercatat Soekarno dan M. Yamin. Nama Pancasila sendiri untuk pertama kalinya disampaikan oleh Soekarno terhadap lima prinsip dasar yang patut menjadi landasan ideologis bangsa ini. Susunan lima prinsip tersebut berbeda dengan rumusan baku Pancasila yang kita kenal saat ini, yakni persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang berkeadilan dan kemanusiaan yang berketuhanan. Walaupun rumusannya berbeda dengan rumusan baku Pancasila, namun pada intinya kelima prinsip Soekarno tersebut menjadi bahan dasar bagi (Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) BPUPKI merumuskan ideologi bangsa ini.
Kemerdekaan Indonesia jelas bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit. Namun merupakan suatu sintesa dari sebuah proses dialektika perjuangan panjang bangsa Indonesia. BPUPKI -Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai- adalah salah satunya yang dibentuk dalam kerangka kemerdekaan Indonesia. BPUPKI yang bekerja sejak 28 Mei hingga 1 Juni 1945 kemudian dilanjutkan 10-17 Juli 1945, secara maraton melakukan sidang-sidang yang intensif guna melakukan pembahasan dan perumusan tentang dasar negara, wilayah negara, warganegara, dan rancangan undang-undang dasar.
Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang bertempat di gedung Tyuuo Sangi-in (sekarang kantor Kemen Luar Negeri), Ir Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya tentang dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila.
Dalam paparannya, Ir Soekarno menyampaikan urutan dan penjelasan tentang Pancasila yang berbeda dengan Pancasila yang saat ini dikenal dan dipahami pada umumnya.
Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pancasila 1 Juni 1945

1. Nasionalisme atau kebangsaan
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat
4. Kesejahteraan
5. Ketuhanan

Pancasila sekarang

1. Ketuhana Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dpimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Diawal pidatonya Ir Soekarno menekankan pentingnya sebuah negara yang memiliki philo ofische grondslag yang menjadi fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Ir Soekarno juga menyebutnya sebagai weltanschauung atau filsafat hidup. ilsafat hidup yang bukan baru akan dibuat dalam kerangka kemerdekaan Indonesia, namun filsafat hidup yang memang sudah berakar urat dan mendarah daging sejak lama.
Cita-cita didirikannya negara Indonesia sebagai suatu dasar negara "semua buat semua" dan bukan buat satu golongan, suku, atau agama apapun yang mendasari Ir. Soekarno untuk mengusulkan prinsip kebangsaan atau nasionalisme.
Kelima prinsip yang dinamakan Pancasila, menurut Ir Soekarno masih dapat disarikan lagi menjadi Trisila yaitu Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Bahkan ketika sudah menjadi trisila pun masih dapat disarikan lagi menjadi ekasila, yaitu GOTONG-ROYONG.
Dilihat dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, tampak sekali logika politik yang menjadi alasan mengapa persatuan Indonesia dijadikan prinsip pertama, bagi Soekarno, persatuan dan kesatuan merupaka hal yang mendasar harus dijaga dan diciptakan bangsa ini, mengingat masyarakat Indonesia  ini memang sangat beragam suku, bangsa, bahasa, dan budayanya. Fakta pluralitas menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh bangsa ini, ini lah yang menjadi alasan mengapa persatuan sangat penting di mata Soekarno sebagai seorang nasionalis.
Kesadaran politik Soekarno terhadap fakta pluralitas serta semangat nasionalis yang dimilikinya, menjadikan persatuan dan kesatuan sebagai tujuan dan pertimbangan politik Soekarno dalam memimpin bangsa ini pada waktu awal, walaupun toh, pada akhirnya Soekarno pun terjebak dalam ideologi akomodatif. Eksperimentasi Soekarno membangun ideologi akomodatif  terlihat dari upaya rasionalisasi proyek NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Upaya ambisius ini mengundang kecaman dari kelompok agama. Mereka menuduh Soekarno sedang melakukan komunisasi agama.
Perjalanan Pancasila pun mengalami pasang surut dalam kehidupan perpolitikan bangsa ini, mulai ditempatkan sebagai ideologi pergerakan oleh Soekarno, kemudian berubah menjadi oleh Soeharto menjadi ideologi politik dan kemudian pad era reformasi Pancasila ditempatkan sebagai ideologi komunal. Kini semenjak maraknya peristiwa yang mengancam keutuhan negara ini, para politisi wakil rakyat mulai memandang perlu mengembalikan semangat Pancasila kembali menjadi menjadi ideologi politik yang lebih progresif.

Pembenturan Ideologis
Pembenturan Pancasila mengalami tingkat terkeras ketika dihadapkan kepada kaum muslimin Indonesia. Kaum Muslimin Indonesia merasa jiak rumusan Pancasila yang disahkan merupakan ideologi yang tidak tuntas membela mayoritas. Merka menuntut dikembalikannya rumusan Pancasila ke versi yang pertama, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila, sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

Redaksi sila pertama dianggap paling sesuai dengan keinginan mayoritas bangsa ini, yakni "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Akhirnya perang sentimen pun tak  dapat dihindari, bahkan ada kelompok garis keras yang melakukan resistensi ideologi terhadap Pancasila dengan menuduh Pancasila sebagai ideologi orang Kafir.
Nasionalisme merupakan tali pengikat yang kuat, yakni paham yang menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, sebagai katan yang erat terhadap tumpah darahnya. Keinginan untuk bersatu, persamaan nasib akan melahirkan rasa nasionalitas yang berdampak pada munculnya kepercayaan diri, rasa yang amat diperlukan untuk mempertahankan diri dalam perjuangan menempuh suatu keadaan yang lebih baik. Dua faktor penyebab munculnya nasionalisme, yaitu faktorintern dan ekstern. Faktor pertama sebagai bentuk ketidajpuasan terhadap penjajahan yang menimbulkan perlawanan rakyat dalam bentuk pemberontakan atau peperangan. Sedang faktor kedua sebagai renaissance yang dianggap simbol kepercayaan atas kemampuan diri sendiri.
Selain kondisi bangsa Indonesia berada dalam dominasi politik, militer dan ekonomi bangsa-bangsa asing, nasionalisme Natsir muncul atas dorongan ajaran agama yang diyakininya yang mewajibkan setiap Muslim untuk mencintai tanah airnya. Karena itu, nasionalisme merupakan bagian dari Islam yang selalu mengajarkan agar mengenal kebudayaan dan bangsa-bangsa lain tanpa  menanggalkan kepribadiannya sebagai Muslim. Inilah yang dimaksud Nasionalisme Islami yaitu orang-orang yang tetap komitmen pada pandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama yang  -dalam arti luas- bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan antar sesama manusia, sikap manusia terhadap lingkungannya, alam dan lain-lain sebagainya. sementara nasionalis sekuler sebaliknya, yakni tanpa perhatian melihat keterpautannya dengan agama.

Reposisi Pancasila Sebagai Ideologi Politik
Nama ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, sedangkan ogos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, yang dipelihara dan diamalkan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Fungsi Ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya:

1. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual.
2. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (founding fathers) dengan generasi muda
3. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam menvapai tujuan.

Makna dari ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka.
Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah

Ideologi terbuka
a. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
b. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.
c. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat
d. Bersifat dinamis dan reformis

Ideologi Tertutup
a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
b. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita
c. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku
d. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak.

Dalam politik mengenal istilah ideologi politik. Istilah ini mengacu pada pengertian seperti yang dijelaskan berikut ini

a political ideology is a certain ethical set of ideals, principles, doctrines, myths or symbols of a social movement, institution, class, and or large group that explains how society should work, and offers some political and cultural blueprint for a certain social order. A political ideology largely concerns itself with how to allocate power and to what ends it should be used. Some parties follow a certain ideology very closely, while others may take broad inspiration from a group of related ideologies without specifically embracing any one of them. The popularity of an ideology is in part due to the influence of moral entrepreneurs, who sometimes act in their own interests.

dengan demikian, ideologi politik memiliki dua dimensi utama, yakni:

1. Tujuan: bagaimana sosial difungsikan atau diorganisasikan
2. Cara: berbagai upaya yang efektif untuk meraih tujuan tersebut

Secara jelas di dalam ideologi politik, digambarkan bagaimana bentuk pemerintahan yang ideal, sistem ekonomi yang kuat. Sekaligus menjadikan ciri dengan ideologi-ideologi lainnya. Dengan demikian ideologi politik berbeda dengan ideologi kumunal yang hanya mementingkan harmonisasi kolektif dengan tanpa memberikan bentuk dan cara yang jelas bagaimana membentuk harmonisasi tersebut. Jika membaca Pancasila dengan kelima silanya, tampak sekali ciri-ciri ideologi komunal tersebut pada Pancasila dibandingkan sebagai ideologi politik yang sesungguhnya.
Memang pada era orde baru, pernah dicoba menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik di Indonesia. Akibatnya, tekanan tersebut menjadikan partai politik tidak memiliki spektrum idealitas atas realitas yang ingin dibentuk oleh partai politik, tidak ada gairah dan gerakan yang mengantarkan rakyat Indonesia ke bentuk yang tipikal. Justru akhirnya Pancasila hanya dijadikan barang keramat yang tidak dipahami secara operasional oleh setiap partai. Adanya dualisme nilai-nilai ideal dalam partai politik menyudutkan partai politik pada ruang yang stagnan dan tumpul dalam mengapresiasi.

Syarat-syarat menjadikan Pancasila sebagai ideologi Politik, yakni

1. Ideologi politik mampu menunjukkan bentuk sosial yang ideal bagi bangsa, seperti dalam kapitalisme, komunisme, anarkisme, demokrasi, sedangkan Pancasila tidak mampu menunjukkan bentuk masyarakat ideal itu seperti apa, apakah masyarakat utopis "adil dan makmur".
2. Ideologi politik mampu menjelaskan bagimana mewujudkan bentuk sosial barunya, sedangkan dalam Pancasila, tidak ditemukan mekanisme bagaimana mewujudkan masyarakat utopis "adil dan makmur" karena ukuran adil dan makmur sangatlah normatif dan abstrak, hal inilah patut ditemukan forulasi yang progresif mengurai dimensi mekanis dari Pancasila.
3. Ideologi politik mampu menjelaskan identitas politik yang dianutnya, apakah liberalisme, sosialisme, integralisme ataukah nasionalisme, meskipun kata "Persatuan Indonesia" menjadi kata kunci untuk mendeteksi identitas tersebut, kata "Persatuan" juga ambigu, karena tidak menunjukkan semangat nasionalisme, karena kata persatuan dapat saja bermakna satu secara teritorial, satu dalam kebangsaan, satu dalam kultural, tetapi lepas secara politik. (im)

*) Disampaikan dalam diskusi Bidang Hikmah PC IMM Sleman 9 Juni 2011

**) Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(naskah telah disunting seperlunya)

 

♦ ♦ ♦